SULSELPEMBURUNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Dewan Syura (Parlemen) Kerajaan Bahrain sepakat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Salah satunya meningkatkan volume perdagangan kedua negara yang saat ini masih relatif kecil, sekitar USD 225 juta pada 2019 dan turun menjadi USD 170 juta pada 2020, dengan posisi defisit pada Indonesia. Keduanya meyakini masih cukup banyak potensi yang terbuka bagi kedua negara untuk meningkatkan nilai perdagangan.
"Kedua negara juga telah membuat MOU pembebasan visa resiprokal bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor khusus yang rencananya diberlakukan Awal Desember 2021. Sesuai dengan nota diplomatik Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Kedutaan Besar Bahrain di Indonesia pada 25 Oktober 2021," ujar Bamsoet saat bertemu Ketua Dewan Syura (Parlemen) Kerajaan Bahrain dalam pertemuan informal di Bahrain, Kamis (4/11/21).
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Dewan Syura (Parlemen) Kerajaan Bahrain Ali bin Saleh Al Saleh, Wakil Ketua Majelis Syura Jameela Ali Salman dan Anggota Komite Urusan Ekonomi dan Keuangan sekaligus Anggota Dewan Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly) Abdul Aziz Abul.
Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, MOU pembentukan Joint Commission yang berlaku pada 3 Juli 2020, ditindaklanjuti oleh DPR RI pada 26 Februari 2020 dengan membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara DPR RI dan Parlemen Bahrain yang beranggotakan empat orang dan dipimpin oleh Moekhlas Sidik dari Fraksi Partai Gerindra. GKSB harus dimanfaatkan sebagai media dialog bagi kedua negara untuk membahas berbagai bentuk kerjasama yang lebih luas. Khususnya, di sektor-sektor yang akan membawa manfaat bagi keduanya di masa depan.
"Rencana mengadakan Sidang Pertama Komisi Bersama Indonesia-Bahrain perlu didorong oleh Parlemen kedua negara agar segera terealisasi" tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengapresiasi perhatian dan bantuan yang diberikan Pemerintah Kerajaan Bahrain kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di Bahrain selama masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 hingga sekarang. Perhatian dan bantuan ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia di Bahrain mendapatkan suntikan vaksinasi lengkap gratis, perawatan rumah sakit bagi yang sakit, dan bahkan pemakaman gratis bagi yang meninggal.
"Indonesia menyambut baik undangan HM Raja Hamad bin Isa Al Khalifa kepada Presiden RI Joko Widodo untuk berkunjung ke Bahrain yang telah disampaikan pada Mei 2018. Indonesia berharap agar Raja Bahrain dapat terlebih dahulu berkunjung ke Indonesia sebagai kunjungan balasan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ke Bahrain pada 17 Juni 2000," tutur Bamsoet.
Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini juga mempromosikan kiprah Indonesia dalam bidang pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia merupakan pionir dan konsisten melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang kini memasuki generasi kelima. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 pada Sidang Umum PBB pada 17 Oktober 2019 di New York, Amerika Serikat, merupakan pengakuan dunia atas capaian Indonesia dalam pemajuan HAM.
"Indonesia juga sangat peduli dengan masalah lingkungan. Presiden RI Joko Widodo hadir pada Climate Change Summit (COP-6) di Glasgow, Inggris pada 1 November 2021. Pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola pada Minggu, 31 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menerima palu kepemimpinan G20 dari PM Italia Mario Draghi," urai Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, Ketua Dewan Syura Kerajaan Bahrain mendukung pembentukan Majelis Syuro Dunia yang digagas MPR RI. Majelis Syuro Dunia dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antara negara berpenduduk muslim dalam memerangi radikalisme, ekstremisme serta menjaga perdamaian dunia.
"Rencana pembentukan Majelis Syuro Dunia sudah didukung oleh pemerintah Arab Saudi dan Maroko. Mereka berjanji akan terlibat aktif mewujudkan gagasan tersebut serta akan mengajak negara-negara Arab, Eropa dan negara lain di Afrika untuk bergabung," pungkas Bamsoet. (*)
0 Komentar